Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Jakarta: Masih banyaknya korban banjir yang bertahan di rumah masing-masing, membuat Partai Keadilan Sejahtera berinisiatif mendatangi mereka dan memberikan bantuan secara langsung.

Seperti yang dilakukan Adi, kader PKS yang tinggal di bilangan Jagakarsa. Adi bersama kader PKS lainnya mendatangi warga di Jl. Tohir RT 03 RW 05 Lenteng Agung, Kecamatan Pasar Minggu, Jumat (18/1). Ia membagikan sarapan pagi kepada para korban banjir berupa bubur dan teh manis.

Menurut Adi, untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pada korban banjir, PKS mendirikan dapur umum. "Alhamdulillah PKS sudah mendirikan dapur umum. Ibu-ibunya memasak dan menyiapkan makanan untuk warga, sedangkan bapak-bapaknya mengantarkan langsung pada warga," terang Adi.

Selain memberi makanan, PKS juga mendatangi warga yang sedang sakit di rumah  mereka. Seperti yang dilakukan kader PKS bernama Sumi yang berkeliling bersama seorang dokter di lokasi banjir Kebayoran Baru. Umumnya, warga menderita gatal-gatal, batuk dan flu.

Menurut Ketua Bidang Lembaga Sosial PKS Jakarta Selatan Ir. Rahadi, PKS memang mengambil inisiatif untuk mendatangi warga, karena tidak seluruh daerah terdampak banjir tinggi, sehingga warga masih beraktifitas di rumah masing-masing. "Meski banjir di daerah mereka tidak dalam, bagaimana pun, mereka juga korban banjir yang perlu ditolong, sehingga tidak ada kecemburuan sosial di antara para korban banjir karena tidak menerima bantuan," jelasnya.

Sumber: [Andhini/wtr6/metrotvnews.com]

Jakarta - Belajar dari kekalahan Pilkada DKI 2007, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi akan menggalang koalisi dengan parpol lain di 2012. Sehingga beban bisa lebih terdistribusi dan lebih ringan memenangi pertarungan.

Milad (hari jadi) PKS ke-13 sukses digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (17/4). Milad ini bisa dibaca sebagai show of force dengan muatan kepentingan untuk pemanasan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2012.

Sementara parpol lain seperti Gerindra, Golkar, Hanura dan Demokrat masih melakukan strategi inventarisasi calon dan penguatan konsolidasi, PKS sudah memastikan calon gubernurnya, Triwisaksana.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menegaskan, calon gubernur yang nanti diusung memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan partai pendukung koalisi.

Para analis melihat, PKS tidak akan mengulangi kesalahan seperti 2007 yang dikeroyok hampir semua parpol nasionalis dalam Pilkada DKI. PKS nampak bersikap realistis memikirkan koalisi dengan parpol lain dalam Pilkada kali ini.

''PKS kemungkinan berkoalisi dengan parpol lain,''kata Mohamad Nabil dari Centre for the Study of Religion and Culture, UIN Jakarta. Karena itu, pada Pilkada 2012, PKS menargetkan untuk memimpin Ibukota dan juga kemenangan pada pemilu 2014.

Dalam pilkada DKI 2007, pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar memang kalah. Tetapi, pasangan yang diusung PKS itu dianggap telah ‘memenangi’ demokrasi yang tengah bertumbuh di negeri ini. PKS menilai, mereka kalah amat terhormat dan kalah dengan jiwa besar.

PKS tampaknya berharap mendulang kemenangan pada Pilgub DKI Jakarta kali ini seperti sukses yang diraih di Jawa Barat. Dalam konteks PKS di DKI Jakarta dan Tanah Air secara umum itu, ada dua hal yang menjadi fenomena menarik. Pertama, keberhasilan PKS yang perlu memperoleh perhatian khusus.

Keberhasilan PKS dalam mengubah strategi pada Pemilu 2004 menunjukkan isu fundamentalisme bukan merupakan komoditas ideologis yang dapat menjadi landasan politik.

PKS tampaknya memperoleh suara dari kalangan Islam terdidik dan masyarakat kelas menengah perkotaan. Hal itu merupakan fenomena masyarakat kota yang rasional dalam memilih partai dibanding masyarakat pedesaan.

Namun belakangan ini, PKS mendapat ‘pukulan dari dalam’ menyusul laporan dugaan korupsi ke KPK oleh elite PKS sebagaimana yang dilakukan mantan tokoh seniornya Yusuf Supendi, imbas kasus Arifinto dan konflik internal yang masih mengganjal.

Kedua, PKS mulai bergeser dengan isu clean government dan good governance dan tak lagi mengusung isu syariat Islam. Dibanding Pemilu 1999, modernisasi partai ini merupakan salah satu faktor penting untuk makin memperluas konstituensi politik.

Dengan platform untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil dan sejahtera, PKS memperoleh lebih dari 50 persen kursi DPR di Jakarta, menunjukkan besarnya harapan publik pada upaya panghapusan KKN dan kemiskinan.

Dalam Pilkada 2012 di DKI Jakarta ini, PKS harus bertarung dengan agenda dan persiapan yang lebih matang dan rapi, sehingga peluangnya untuk menang tetap terbuka.

“Sebagai partai petarung, PKS telah teruji, parpol pesaing tak boleh meremehkan peluang kandidat PKS kali ini yang relatif muda,” kata Abdurahman, peneliti muda pada Madjid Politika, Jakarta. [mdr]

http://inilah.com

PKS Taktakan, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan PKS hanya mendapat suara sebesar 3,7 persen jika pemilu dilaksanakan saat ini.

Hasil survei LSI tersebut dinilai selalu merendahkan PKS. Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, menyebutkan sejak dulu LSI memang selalu merendahkan PKS dengan prediksi perolehan suara yang rendah.

"Saya ingat betul saat saya menjadi Presiden PKS menjelang pemilu 2004, mereka (LSI) melaunching hasil survei terkait keterpilihan partai-partai dan selalu hasilnya suara PKS rendah," keluh Hidayat saat berbincang dengan INILAH.COM di ruang kerjanya, Selasa (21/2/2012).

Saat itu, kata Hidayat, suara PKS hanya diprediksi naik dari 1,3 persen pada Pemilu 1999 hanya menjadi 3 persen. "Tapi nyatanya PKS dapat lebih dari 7 persen," tegas Hidayat.

Menurut Hidayat, dengan bercermin dari pengalaman itu sebaiknya LSI juga berkaca agar tidak lagi salah dalam memprediksi dan selalu menganggap lembaga yang selalu benar.

Seperti diberitakan, LSI merilis hasil survei terkini dengan menempatkan PKS di urutan kedelapan dengan perolehan 3,7 persen. [mah][Sumber: inilah.com]

Anis Byarwati, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan

JAKARTA - Setelah dikejutkan dengan laporan dari United Nations of Development Program (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia yang rendah, kini kejutan lain datang.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyebutkan, hingga tahun 2010 lalu jumlah perempuan Indonesia yang belum melek huruf jumlahnya mencapai 5 juta lebih.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan, Anis Byarwati menyatakan keprihatinan mendalam atas realita tersebut. Dibalik hingar bingar program pembangunan yang dijalankan pemerintah, ternyata masih terdapat jutaan rakyatnya yang terbelakang secara pengetahuan.

"Angka buta aksara di kalangan perempuan Indonesia masih tinggi. Kemendikbud tahun 2010 menyebutkan ada 5,3 juta perempuan Indonesia berusia diatas 15 tahun yang masih buta aksara. Angka itu jelas  tidak kecil," jelas Anis dalam siaran persnya kepada okezone di Jakarta, Rabu (30/12/2011).

Menurutnya,  angka tersebut boleh jadi merupakan fenomena gunung es. Artinya, dalam jumlah riil bisa jadi lebih banyak perempuan Indonesia yang buta aksara. Kondisi itu, sambung Anis, disebabkan karena banyaknya perempuan Indonesia yang terpaksa tidak sekolah atau putus sekolah. Dan kemiskinan keluarga Indonesia adalah pangkal tak mampunya perempuan Indonesia bersekolah.

Lembaga Internasional, The Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) tahun 2008 menyebutkan 70 persen siswa yang tidak bersekolah disebabkan karena ketidakmampuan keuangan.

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2009  menyebutkan,  keluarga miskin masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan, seperti biaya transportasi, buku, dan seragam sekolah.

Laporan Bappenas (2009) juga menyatakan, pada tujuan ketiga dari target sasaran. MDGs (Millenium Development Goals), yakni  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,  rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok umur  15-24 tahun dilaporkan telah tercapai. Indeks Partisipasi Gender (IPG), yang menjadi salah satu indikator keberhasilan melek huruf tersebut, untuk kelompok umur 15-24 tahun hampir mendekati angka 100.

Dengan tingkat melek huruf pada kelompok perempuan sebesar 99,40 persen dan tingkat melek huruf pada laki-laki sebesar 99,55 persen. Di 15 Provinsi, tingkat melek huruf untuk perempuan dalam kelompok umur ini hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat melek huruf pada laki-laki. "Data itu sungguh paradoks dengan laporan MDGs  2010," pungkas Anis. (ful) [Sumber: Muhammad Saifullah - Okezone.com]

Surabaya - Kenyataan bahwa Jatim sebagai wilayah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia benar-benar memprihatinkan dan membuat miris kader PKS Jatim.

Ini terkait data yang baru dirilis Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, di Jatim hingga September 2011, tercatat ada 4.318 kasus AIDS.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Papua yang menempati peringkat kedua dengan 4.005 kasus. Peringkat ketiga ditempati DKI Jakarta dengan 3.998 kasus, disusul Jawa Barat dengan 3.804 kasus. Bali menempati posisi paling bawah di daftar 5 besar provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dengan 2.331 kasus.

"Kami terkejut dengan data terbaru itu. Benar-benar membuat miris. Hal ini mesti mendapat perhatian yang lebih serius dari kita semua, terutama Pemprov Jatim," kata Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim Dwi Sulistyorini, Kamis (1/12/2011).

Menurut Dwi, selain karena perilaku seks yang tidak sehat, penularan HIV/AIDS juga melalui jarum suntik, ketidaktepatan penggunaan alat kontrasepsi (kondom) dan sebab-sebab yang lain. Tapi suka tidak suka harus diakui bahwa perilaku seksual menyimpanglah yang menjadi biang kerok utama persebaran HIV/AIDS di masyarakat.

"Kalau ingin menanggulangi HIV/AIDS, menyehatkan dulu perilaku seks masyarakat. Gampangnya, perzinaan yang semakin terang terangan dan gonta-ganti pasangan, harus dihentikan. Kami menyerukan untuk kembali memperkuat kesetiaan pada pasangan masing-masing. Tidak boleh lagi 'jajan' sembarangan," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Surabaya ini berharap Jatim tidak menyusul DKI Jakarta yang jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS kasusnya cukup tinggi. Tercatat ada 147 kasus. Meningkat dibanding tahun lalu. Yang ironis, penularan HIV/AIDS kepada para ibu rumah tangga tersebut terbesar karena suaminya lebih dulu mengidap HIV/AIDS dan sebagian lagi karena masih suka 'jajan' di luar, meski sudah punya istri.

Masalah kesetiaan pada pasangan ini penting dipertimbangkan untuk digencarkan kampanyenya. Pihaknya termasuk yang kurang setuju kampanye penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini sudah dijalankan banyak kalangan, yang sayangnya terkesan seperti melegalkan free sex, seperti aksi bagi-bagi kondom dan sebagainya.

"Kampanye seperti itu tentu saja ada baiknya. Tapi bila tidak tepat porsinya, justru akan dianggap melegalkan perzinaan dan pada gilirannya malah akan menumbuhsuburkan perilaku seks menyimpang. Padahal inilah biang kerok melebarnya penyebaran HIV/AIDS," katanya. [beritajatim.com/INILAH.COM]

Sejumlah pekerja menjemur ikan asin di Perkampungan Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Ahad (11/9). Saat ini harga ikan asin di Ibu Kota merosot tajam, sekitar 40 persen. (Republika/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA – Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan untuk membuka kran impor ikan. Pemerintah beralasan kebijakan ini akan dilakukan untuk mendukung industri.

Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengaku heran dengan kebijakan di bawah menteri yang baru. Kebijakan tersebut dinilainya tidak pro rakyat. “Kebijakan menteri sebelumnya, Fadel Muhammad sebenarnya sudah bagus dan pro nelayan. Kebijakannya seharusnya kan dilanjutkan,” katanya saat dihubungi Republika, Kamis (1/12).

Jangan-jangan, lanjut dia, ada tekanan dari pihak lain terkait posisi dan kebijakan yang harus diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kalau mau impor, sekedarnya saja, karena kita tidak tahu juga kalau ada tekanan dari pihak lain,” katanya sedikit pasrah dengan kebijakan yang dinilainya akan merugikan para nelayan lokal.

Kalau alasan impor ikan dilakukan karena ongkos bahan baku pemindangan jauh lebih murah dibandingkan mendatangkan bahan baku pemindangan dari Indonesia Timur, ia beranggapan alasan itu tidak masuk akal. Kalau alasan itu digunakan, maka seharusnya tata niaga perhubungan yang harus diperbaiki.

“Memang benar kalau biaya impor lebih murah, tapi apakah impor menjadi solusi yang benar dan baik? Coba perhubungan kita diperbaiki mungkin ongkos bahan baku dari Indonesia Timur tidak menjadi mahal dan lebih efisien,” ujar Winarno. [Sumber: REPUBLIKA.CO.ID]

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan usulan pemerintah terkait angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 4 persen.

Usulan pemerintah itu masuk dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang telah diserahkan ke DPR.

"Kalau semua fraksi itu bersepakat di angka 4 persen, yah PKS no problem karena yang kita tawarkan dari awal antara 3 sampai 4," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Komplek DPR, Kamis (27/10/2011).

Meski demikian, kata Mahfudz, jika tetap masih ada fraksi yang keberatan atas usulan itu, pihaknya bersedia menurunkan ambang batas. PKS berpendapat angka minimal yakni 3 persen.

Menurut Mahfudz, angka 3 persen adalah angka terbaik lantaran berada di titik tengah antara usulan pemerintah yakni 4 persen dengan keinginan beberapa fraksi di angka 2,5 persen.

"Apakah mereka mau bergerak satu langkah ke angka 3. Kalau mau, itu mempermudah. Yang jelas, jangan sampai persoalan ini divoting. Kalau divoting, efek kontraksi politiknya lebih besar," ucap Ketua Komisi I itu.[Sumber: Sandro Gatra, A. Wisnubrata - kompas.com/Kamis, 27/10/2011]